Contoh SK Ganti Rugi Tanah

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

Nomor : 188.45 / /2019

TENTANG

PENUNJUKAN LOKASI GANTI RUGI TANAH

UNTUK KEPERLUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk keperluan Lokasi Ganti rugi Tanah untuk keperluan Sarana dan Prasarana Umum, Kabupaten Murung Raya, di jalan A. Yani, Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, sebagaimana peta atas lokasi yang diajukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Penunjukan Lokasi Ganti rugi Tanah untuk keperluan Sarana dan Prasarana Kabupaten Murung Raya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang ....................

-1-

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah berberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;

11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94) ;

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;

Peraturan Menteri ……………

-2-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120) ;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PM.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya, (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya(Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 10) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 ).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG GANTI RUGI LAHAN UNTUK KEPERLUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KESATU : Menunjuk tanah seluas kurang lebih ± 18.230 M² untuk Lokasi Ganti rugi Tanah untuk keperluan Sarana dan Prasarana Umum, Kabupaten Murung Raya, di jalan A. Yani, Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, sebagaimana peta atas lokasi yang diajukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Peta Lokasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Apabila lokasi tanah yang ditunjuk ternyata terkena tanah yang telah dikuasai/dimiliki oleh penduduk dan/atau Badan Hukum yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela, maka kepada pihak-pihak tersebut perlu diberikan ganti kerugian/dibebaskan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal

Puruk Cahu

25 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA

PERDIE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

di Palangka Raya.

3. Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya

di Puruk Cahu.